Prosedur Pemamfaatan Wisata Alam

PROSEDUR PEMANFATAAN

A.  Batasan

Permanfaatan jasa lingkungan di Taman Nasional Gunung Rinjani harus mengikuti kaidah- kaidah pemanfaatan secara lestari, tanpa mengganggu kelestarian fungsi, dengan demikian kesinambungan pernanfaatan jasa lingkungan di Taman Nasional Gunung Rinjani harus dapat menjamin ketersediaaan sumber air secara kuantitas dan kualitas untuk kepentinqan pada masa kini maupun yang akan dating.

 

Kegiatan Usaha pariwisata alam meliputi : (1) areal usaha; (2) jenis usaha; dan (3)  pemberian izin usaha. Areal usaha pariwisata alam di Taman Nasional Gunung Rinjani dapat diberikan pada Zona Pemanfaatan. Jenis usaha pariwisata alam meliputi penyediaan jasa wisata alam dan penyediaan sarana wisata alam.

 

Pemberian Izin  Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan/atau Ijin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA).

 

Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani Permohonannya dapat diajukan oleh : (1) perorangan (diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan termasuk masyarakat setempa); (2) badan usaha milik negara; (3) badan usaha milik daerah; (4) badan usaha milik swasta; atau (5)  koperasi.

 

Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani dapat diajukan oleh: (1)  badan usaha milik negara; (2) badan usaha milik daerah; (3) badan usaha milik swasta; atau (4) koperasi.

 

Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.  Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

 

B.  Pengajuan Ijin Pemanfaatan

Pemohon yang akan mengajukan ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani diwajibkan mengajukan permohonan ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPSWA).  Ijin yang diberikan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, legalitas/keabsahan sebagai Usaha Jasa Wisata Alam di Taman Nasional Gunung Rinjani serta untuk memudahkan mengontrol dan memonitor aktifitas pemanfaat (jasa lingkungan).

1.    Perijinan yang diberikan kepada pemohon ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA), dengan ketentuan sebagai berikut :

a)    Pemohon datang langsung ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Jl. Arya Banjar Getas Lingkar Selatan Kota Mataram Telp./Fax. (0370)-641155, atau di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan dan Wilayah II di Selong  dengan membawa surat pengajuan ijin pemanfaatan jasa lingkungan, dengan mencantumkan jenis usaha jasa yang akan diusahakan.

b)    Usaha penyediaan jasa wisata alam antara lain terdiri atas jasa :

1)    informasi pariwisata,--Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik. 

2)    pramuwisata,--Usaha penyediaan jasa pramuwisata dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

3)    transportasi,--Usaha penyediaan jasa transportasi dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu tidak bermesin, dan sepeda.  

4)    perjalanan wisata,--Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.

5)    cinderamata,--Usaha penyediaan jasa cinderamata merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.

6)    makanan dan minuman,--Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.

c)    Pemberian Izin  Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA. Pemberian IUPJWA di Taman Nasional Gunung Rinjani Permohonannya dapat diajukan oleh : (1) perorangan (diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan termasuk masyarakat setempat); (2) badan usaha milik negara; (3) badan usaha milik daerah; (4) badan usaha milik swasta; atau (5)  koperasi.

d)    Permohonan Ijin IUPJWA,--Permohonan IUPJWA di Taman Nasional Gunung Rinjani diajukan oleh pemohon kepada Kepala UPT, dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan setempat, dimana Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi, yang terdiri dari :

1)    Untuk Persyaratan administrasi untuk perorangan meliputi :

·      kartu tanda penduduk;

·      nomor pokok wajib pajak;

·      mengisi formulir yang disediakan oleh UPT;

·      sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan

·      rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT untuk bidang usaha jasa yang dimohon.

2)    Persyaratan administrasi untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi meliputi :

·      akte pendirian badan usaha atau koperasi;

·      surat izin usaha perdagangan;

·      nomor pokok wajib pajak;

·      surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;

·      profil perusahaan; dan

·      rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

 

2.    Perijinan yang diberikan kepada pemohon ijin Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dengan ketentuan sebagai berikut :

a)    Pemohon datang langsung ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Jl. Arya Banjar Getas Lingkar Selatan Kota Mataram Telp./Fax. (0370)-641155 dengan membawa surat pengajuan ijin pengusahaan wisata alam, dengan mencantumkan lokasi dan jenis usaha jasa yang akan diusahakan.

b)    Usaha penyediaan sarana wisata alam antara lain terdiri atas jasa :

1)   wisata tirta;

2)    akomodasi;

3)    transportasi; dan

4)    wisata petualangan.

c)    Pemberian Izin  Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPSWA. Pemberian IUPSWA di Taman Nasional Gunung Rinjani Permohonannya dapat diajukan oleh :  (1) badan usaha milik negara; (2)  badan usaha milik daerah; (c) badan usaha milik swasta; atau (d)  koperasi.

d)    Permohonan Ijin IUPSWA,--Permohonan IUPSWA di Taman Nasional Gunung Rinjani diajukan oleh pemohon kepada kepada Menteri, dengan tembusan kepada : (1) Sekretaris Jenderal; (2) Direktur Jenderal; (3) Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi, kabupaten/kota setempat; (4)  Gubernur atau bupati/walikota setempat; dan (5) Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat, dengan melengkapi persyaratan :

1)    Persyaratan administrasi, terdiri atas : (1) akte pendirian badan usaha atau koperasi; (2) surat izin usaha perdagangan; (3) nomor pokok wajib pajak; (4) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; (5) profil perusahaan; dan (6)  proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.

2)    Persyaratan teknis, terdiri atas : Rekomendasi dari Kepala UPT setempat (dalam hal ini Balai Taman Nasional Gunung Rinjani); dan Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat.

 

C.  Pengurusan Perijinan

1.    Pengurusan perijinan Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPSWA)di Taman Nasional Gunung Rinjani, dengan tahapan :

a)    Setiap pemohon yang membawa perhohonan ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani dengan datang langsung ke Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dengan melampiri persyaratan yang dibutuhkan.

b)    Waktu pengurusan perhohonan ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani pada hari Senin s/ Jum’at pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat di Kantor Balai TNGR di Mataram atau di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan dan Wilayah II di Selong;

c)    Apabila pengurusan dilakukan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan atau Wilayah II di Selong dapat dilakukan setiap hari (Senin s/d Jum’at) pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat, dan selanjutnya Kepala Seksi membuat surat pengantar permohonan ditujukan ke Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

d)    Berdasarkan permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan penilaian atas persyaratan administrasi.

e)    Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud, apabila tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.

f)     Apabila berdasarkan hasil penilaian sesuai dengan persaratan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA (SPP-IIUPJWA) kepada pemohon. SPP-IIUPJWA harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA. Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IUPJWA (besarnya IIUPJWA sebelum adanya aturan maka pemohon diwajibkan membuat program untuk perlindungan dan kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani).

2.    Pengurusan perijinan Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional  Gunung Rinjani, untuk mendapatkan rekomendasi teknis dengan tahapan :  

a)    Setiap pemohon yang membawa perhohonan ijin Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani dengan datang langsung ke Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dengan melampiri persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

b)    Waktu pengurusan perhohonan ijin Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPSWA) di Taman Nasional Gunung Rinjani pada hari Senin s/ Jum’at pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat di Kantor Balai TNGR di Mataram.

c)    Pemberian IUPSWA  di Taman Nasional Gunung Rinjani dapat diajukan oleh: (1)  badan usaha milik negara; (2) badan usaha milik daerah; (3) badan usaha milik swasta; atau (4) koperasi.  

d)    Permohonan IUPSWA diajukan oleh pemohon kepada Menteri, dengan tembusan kepada : (1) Sekretaris Jenderal; (2) Direktur Jenderal; (3) Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi, kabupaten/kota setempat; (4)  Gubernur atau bupati/walikota setempat; dan (5) Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat;

e)    Untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampiri / melengkapai persyaratan administrasi dan teknis. 

1)    Persyaratan administrasi, terdiri atas : (1) akte pendirian badan usaha atau koperasi; (2)  surat izin usaha perdagangan; (3) nomor pokok wajib pajak; (4) surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; (5) profil perusahaan; dan (6)  proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.

2)    Persyaratan teknis berupa pertimbangan teknis dari : (1)  Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani setempat; dan (2) Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat.  Persyaratan teknis, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan mendapat keputusan dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani/Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat.

f)     Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani /Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka permohonan pengajuan IUPSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.

g)    Setelah dokumen lengkap pemohon mengirimkan/ mengajukan ijin Usaha Pengusahaan Wisata Alam ke Menteri Kehutanan.

 

D.  Pembiayaan

Dalam permohonan Ijin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) di Kantor Balai Taman Nasional tidak dikenai biaya (sambil menunggul peraturan yang mengatur tentang Iuaran Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IIUPJWA). Sedang untuk Ijin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) untuk mendapatkan rekomendasi teknis tidak dikenai biaya, sedang tentang Iuaran Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IIUPJWA) sesuai aturan yang tertera di PP. No. 59 tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima  Puluh Ribu Rupiah)/Ha. 

E.   Ketentuan Lain-Lain

1.    Setelah pemohon mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan  pemohon mempunyai kewajiban :

a.   membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala UPT;

b.  membuat rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal;

c.   melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (pada areal yang dimohon Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas, dibebankan pada pemohon).

d.  menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;

 

2.    Apabila kewajiban telah terpenuhi, Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA).  SPP-IIUPSWA harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA, besarnya IIUPSWA dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.

3.    Apabila pemohon telah melunasi SPP-IIUPSWA, Menteri menerbitkan IUPSWA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban.

 

A.    Kewajiban Pemegang IUPSWA

Berdasarkan IUPSWA yang diberikan, pemegang IUPSWA mempunyai kewajiban :

a.     merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;

b.    membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.     melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;

d.    menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;

e.    merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;

f.      memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA;

g.    memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;

h.    melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;

i.      membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; dan

j.      menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

 

B.    Sarana dan prasarana yang diperkenankan

Pembangunan sarana akomodasi, antara lain meliputi :

1)    penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon; 

2)    bumi perkemahan;

3)    tempat singgah karavan;

4)    fasilitas akomodasi,-- Fasilitas akomodasi antara lain meliputi : ruang pertemuan;   ruang makan dan minum; fasilitas untuk bermain anak;  spa; dan gudang.

5)    fasilitas pelayanan umum dan kantor,-- Fasilitas pelayanan umum dan kantor antara lain meliputi fasilitas : (a) pelayanan informasi; (b) pelayanan telekomunikasi; (c) pelayanan administrasi; (d) pelayanan angkutan; (e) pelayanan penukaran uang; (f) pelayanan cucian; (g) ibadah; (h)  pelayanan kesehatan; (i)  keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran; (j) pelayanan kebersihan; dan (k) mess karyawan.

6)    Sarana wisata petualangan antara lain berupa : (1) outbond; (2) jembatan antar tajuk pohon (canopy trail); (3) kabel luncur (flying fox); (4) balon udara; (5) paralayang; dan (6) jalan hutan (jungle track).

7)    Selain sarana wisata alam dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa :

a)    jalan wisata,-- jalan wisata berupa jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal.  jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.

b)    papan petunjuk,--papan petunjuk yang dapat dibangun dapat berupa : (1) papan nama; (2) papan informasi; (3) papan petunjuk arah; (4) papan larangan/peringatan; (5) papan bina cinta alam; dan (6) papan rambu lalu lintas.

c)    Jembatan dan Landasan helikopter (helipad).,--jembatan, dan landasan helikopter dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan.

d)    areal parkir,-- areal parkir dibangun dengan ketentuan : (1) tidak menebang/merusak pohon; (2) dibangun diareal terluar lokasi IUPSWA; (3) pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.

e)    jaringan listrik, air bersih, telpon dan internet,-- jaringan listrik, air bersih dan telepon dibangun dengan ketentuan : (1) diupayakan dibangun dalam tanah; (2)  pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.

f)     jaringan drainase,--jaringan drainase/saluran dibangun dengan ketentuan: (1) dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan; (2) dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.

g)    sistem pembuangan limbah,--sistem pembuangan dan pengolahan limbah terdiri atas : (1) sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau (2) sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.

h)    toilet;

i)      dermaga.

 

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan harus memperhatikan: (1) kaidah konservasi; (2) ramah lingkungan; (3) sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; (4) efisien dalam penggunaan lahan; (5) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; (6)  konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan; (7) hemat energi; dan (8)  berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan siteplan.

 

Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat. Apabila  bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

 

C.    Jangka Waktu dan Perpanjangan

a.     IUPJWA diberikan untuk jangka waktu : 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.  IUPJWA untuk perorangan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.  Serta IUPJWA Koperasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.

 

Perpanjangan izin usaha diberikan oleh kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

 

3)    IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. Dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.

 

Perpanjangan IUPSWA yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.

 




Polling

    Dari mana anda mengetahui kawasan wisata gunung rinjani ?

    Pamflet/Buklet
    Lain-lain
    Iklan
    Website

    Lihat Hasil Poling


    742816
Pengunjung hari ini : 155
Total pengunjung : 297567
Hits hari ini : 450
Total Hits : 742816
Pengunjung Online : 2

Web Link