Prosedur Pengambilan Film

KETENTUAN DAN PROSEDUR
PENGAMBILAN FILM DAN PENGEMBANGAN

A.   Perijinan

Setiap semua pihak yang melakukan Pengambilan Film dan Pengembangan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani diwajibkan mengurus perijinan di Pengelola Kawasan (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani), dengan ketentuan :

Kegiatan pembuatan film dan pengembangan dapat dilakukan di kawasan taman Nasional pada zona-zona yang telah ditetapkan.

Pengambilan film dan pengembangan di Taman Nasional Gunung Rinjani dapat dilaksanakan pada

1.       WNI (Warga Negara Indonesia)

Untuk WNI prosedurnya adalah :

1)      Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA;

2)      Menyerahkan photo copy KTP dan materai Rp. 6000,

3)      untuk kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan, pembuatan foto komersial dilampiri dengan: Proposal kegiatan dan Fotocopy tanda pengenalan;

4)      untuk kegiatan pembuatan fim dan atau video klip dilampirkan persyaratan sebagaiberikut :

a)      Surat izin produksi (untuk tujuan komersial )

b)      Tanda pendaftaran rekaman video/film dari badan Informasi dan komunikasi Nasional ;

c)       Sinopsis film yang yang akan dibuat;

d)      Daftar peralatan yang akan digunakan

e)      Daftar crew

f)       Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang   berlaku.

 

2.       WNA (Warga Negara Asing)

Untuk WNA prosedurnya adalah sebagai berikut :

1)    Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam dengan tembusan kepada: (1) Kepala Pusat Penellitian dan Pengembangan Kehutanan; (2) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan (3) Kepala Balai setempat;

2)    Menyerahkan photo copy paspor dan materai Rp. 6000;

3)    untuk kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan, ilmu pengetahuan dan pendidikan, dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a)    Surat izin dari Pengambilan Film dan Pengembangan LIPI ;

b)    Proposal kegiatan ;

c)    Copy pasport ;

d)    Surat Pemberitahuan Pengambilan Film dan Pengembangan dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negri;

e)    Surat Jalan Dari Kepolisian ;

f)     Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

4)    untuk kegiatan pembuatan Film dan atau video klip dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a)    Surat rekomendasi dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

b)    Sinopsis film yang akan dibuat;

c)    Daftar peralatan yang akan digunakan;

d)    Daftar Crew;

e)    Fotocopy Paspor;

f)     Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan mematuhi ketentu perundang-undangan yang berlaku.

5)    untuk kegiatan pembuatan foto komersial dan ekspedisi dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a)    Proposal:

b)    Copy pasport;

c)    Daftar peralatan;

d)    Surat jalan dari kepolisian;

e)    Surat peryataan tidak merusak lingkungan serta kesedian mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.    Masa Berlaku Ijin Pengambilan Film dan Pengembangan

Masa berlaku ijin Pengambilan Film dan Pengembangan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani :

1)    Ijin berlakunya kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan selama kegiatan berlangsung (Sekali masuk/Dokumen cerita) dan dapat diperpanjang lagi atas permintaan pemegang ijin;

2)    Permohonan perpanjangan ijin bagi WNI diajukan kepada Kepala Balai TNGR;

3)    Permohonan perpanjangan ijin bagi WNA diajukan kepada Sekretaris Ditjen PHKA;

4)    Waktu pengurusan perpanjangan ijin masuk kawasan TNGR paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum ijin berakhir dengan persyaratan seperti tersebut diatas.

4.    Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dari pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan  adalah :

1)    Hak

1)    Setiap pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan yang telah memiliki ijin di TNGR berhak mendapat pelayanan dan/atau dukungan kemudahan serta keamanan selama kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan Kepala BTNGR.

2)    Setiap pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan berhak mempublikasikan hasil kegiatannya di mana saja tanpa harus mendapat persetujuan dari BTNGR;

3)    Berhak mendapat perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku;

4)    Berhak mendapatkan data/informasi, sesuai tujuan Pengambilan Film dan Pengembangannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi dan/atau kebijakan Kepala BTNGR.

2)    Kewajiban

1)    Membayar pungutan (karcis) sesuai ketentuan yang berlaku;

2)    Mengirimkan copy publikasi hasil Pengambilan Film dan Pengembangan  kepada BTNGR;

3)    Mengikutsertakan petugas pendamping dari TNGR yang disetujui oleh Kepala BTNGR, dan menanggung semua konsekuensi terkait pendampingan bagi petugas selama kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan;

4)    Melatih, mendidik, dan/atau mentrasfer pengetahuan dan keterampilan terkait bidang keahliannya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia di TNGR;

5)    Memelihara, menjaga dan menanggung semua resiko terkait peminjaman dan penggunaan sarana-prasarana Balai TNGR selama Pengambilan Film dan Pengembangan;

6)    Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di TNGR;

B.   Pengajuan Ijin Pengambilan Film dan Pengembangan

Pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan yang akan melakukan Pengambilan Film dan Pengembangan di TNGR diwajibkan untuk mengajukan ijin, baik ditingkat Balai maupun di Setditjen PHKA. Perijinan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi serta alat untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan.

Perijinan untuk Pengambilan Film dan Pengembangan di TNGR yang dikeluarkan di Balai TNGR dilaksanakan dengan datang langsung ke kantor Balai TNGR di Jl. Arya Banjar Getas Lingkar Selatan Kota Mataram pada jam dan hari kerja dengan membawa dokumen / syarat-syarat yang diperlukan seperti dijelaskan diatas. Atau terlebih dahulu dapat mengkonfirmasi rencana Pengambilan Film dan Pengembangan melalui Telp./Fax. (0370)-641155 E-mail : tn.rinjani@gmail.com Web.: www.tnrinjani.net atau tngr.dephut.go.id

C.    Pengurusan SIMAKSI

Pengurusan Surat Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) untuk kegiatan Pengambilan Film  dan Pengembangan  ke TNGR yang dikeluarkan oleh Balai TNGR, dengan tahapan :

a.     Setiap calon yang akan melakukan pengambilan film dan pengembangan yang telah mengajukan ijin Pengambilan Film dan Pengembangan baik yang melalui surat, telepon/fax. maupun yang langsung, harus mengurus SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi) Pengambilan Film dan Pengembangan maksimal 3 (lima) hari sebelum Pengambilan Film dan Pengembangan dimulai;

b.    Waktu pengurusan SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan pada hari Senin s/d Jum’at pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat di Kantor Balai TNGR di Mataram;

c.     Pengambilan SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan di Kantor Balai TNGR setiap hari pada jam kerja paling lama 3 hari setelah pengajuan;

d.    Validasi SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan dilakukan oleh Kepala Balai  atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan asli / basah, dengan dibubuhi stempel;

e.    Pembayaran administrasi untuk kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan sesuai ketentuan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan;

f.      SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan hanya berlaku untuk satu (1) kali kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan.

Sedang apabila pengurusan dilakukan di Setditjen PHKA, maka Balai TNGR akan menerima tembusan dari Setditjen PHKA baik dikirim via surat maupun diantar/dibawa oleh pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan sendiri. Dan akan melakukan pembayaran administrasi sesuai ketentuan pada point (e). 

D.   Administrasi

Administrasi untuk kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan bagi pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan WNI atau WNA, dengan uraian : 

1.    Administrasi Pengambilan Film dan Pengembangan ilmu pengetahuan di TNGR dikenakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Bila terdapat aturan / kebijakan baru tentang tarif tiket di kawasan konservasi, maka tarif tiket Pengambilan Film dan Pengembangan di TNGR akan disesuaikan;

2.    Besarnya administrasi dikenakan sebesar :

Tabel 2. Tarif Pengambilan Film Dan Pengembangan Di Taman Nasional Gunung Rinjani

E.    Ketentuan Lain-Lain

1.    Pendamping

Pelaksanaan Pengambilan Film dan Pengembangan ilmu pengetahuan guna adanya transfer teknologi serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan staf Balai TNGR disarankan melibatkan / pendamping dari Staf Balai TNGR, dan atau masyarakat setempat.

2.    Perubahan/Pembatalan SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan

Perubahan jadwal Pengambilan Film dan Pengembangan, dapat dilakukan dengan sebelumnya memberitahukan kepada Kepala Balai dengan menyampaikan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pembatalan oleh pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan dapat diterima, tetapi administrasi serta biaya-biaya lainnya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Pembatalan SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan juga dapat dilakukan jika terjadi Force Majeur, yang dapat menganngu jalannya kegiatan tersebut yang dapat mengancam keselamatan pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan, sehingga TNGR perlu menghentikan kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam hal ini, administrasi yang telah dibayarkan ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dapat ditarik dan diuangkan kembali.

3.    Batas Lama Pengambilan Film dan Pengembangan

Batas lama Pengambilan Film dan Pengembangan paling lama sesuai dengan ijin SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan yang telah dikeluarkan oleh Balai TNGR, atau SETDITJEN PHKA dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali, dengan tetap menjalankan prosedur pengajuan kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan seperti pengajuan ijin semula.


 

PELAKSANAAN PENGAMBILAN FILM
DAN PENGEMBANGAN

 

Setelah pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan mendapatkan SIMAKSI Pengambilan Film dan Pengembangan, selanjutnya pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan dapat melakukan kegiatan di lokasi yang menjadi objek Pengambilan Film dan Pengembangan. Alur pelaksanaannya sebagai berikut :

1.    Pemegang ijin pengambilan film dan pengembangan melapor pada petugas dilapangan (Ka. Seksi/Ka. Resort/Ka. Pos) dengan memberikan copy SIMAKSI;

2.    Petugas meneliti dan mengecek keabsahan SIMAKSI dan mengecek terkait nomor, nama/anggota tim, tanggal pelaksanaan;

3.    Petugas memberi informasi tentang peraturan/tata tertib Pengambilan Film dan Pengembangan;

4.    Memberikan fasilitasi selama kegiatan Pengambilan Film dan Pengembangan berlangsung;