Pemamfaatan Air

PROSEDUR PEMANFATAAN
JASA LINGKUNGAN AIR

A.  Batasan Pemanfaatan

Permanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani harus mengikuti kaidah- kaidah pemanfaatan secara lestari, tanpa mengganggu kelestarian fungsi, dengan demikian kesinambungan pernanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani harus dapat menjamin ketersediaaan sumber air secara kuantitas dan kualitas untuk kepentinqan pada masa kini maupun yang akan datang.

 

Secara teknis pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani yang dapat dimanfaatkan bersurnber dari : mata air, sungai, danau, dengan persyaratan sumber air yang dapat dimanfaatkan adalah: memenuhi persyaratan higienis; air tersedia sepanjang tahun; debit air mencukupi; dan kualitas air terjamin.

 

Lokasi sumber air yang dapat dimanfaatkan dari dalam Taman Nasional Gunung Rinjani terletak di seluruh zona yang telah diunjuk, tetapi pengambilan air tidak dapat dilakukan langsung apabila sumber air terletak pada : zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional Gunung Rinjani.

 

Pengambilan air dilakukan dengan sistim pipanisasi melalui pembuatan bak penampungan yang terletak pada zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dalam sistem pipanisasi melalui bak penampungan harus mempertimbangkan :

a)    Bak penampungan harus terletak di luar zona inti/zona rimba Taman Nasional Gunung Rinjani,

b)    Pengaliran air dari Sumber menuju bak penampungan dilakukan melalui pipa.

c)    Panjang pipa disesuaikan dengan jarak antara sumber dan bak penampungan;

d)    Diameter pipa yang dipakai disesuaikan dengan kemampuan debit air yang tersedia.

e)    Teknik pembuatan bak penampungan dan pemasangan pipa tidak diperkenankan rnerubah bentang alam,

f)     meminimalkan perlakuan gali urug,

g)    Menanami kembali pada areal bekas gali urug.

 

B.  Pengajuan Ijin Pemanfaatan

Pemohon yang akan mengajukan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani  diwajibkan mengajukan permohonan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air.  Ijin yang diberikan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, legalitas/keabsahan sebagai pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani serta untuk memudahkan mengontrol dan memonitor aktifitas pemanfaat (jasa lingkungan air).

Perijinan yang diberikan kepada pemohon/pemanfaat jasa lingkungan air dalam bentuk perjanjian kerjasama, pengajuan perijinan dilakukan / dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.    Pemohon datang langsung ke kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Jl. Arya Banjar Getas Lingkar Selatan Kota Mataram Tel/Fax (0370)-641155, atau di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan dan Wilayah II di Selong  dengan membawa surat pengajuan ijin pemanfaatan jasa lingkungan, dengan mencantumkan lokasi sumber air yang dimanfaatkan, serta siapa dan berapa banyak yang memanfaatkan.

2.    Pemohon wajib menandatangani perjanjian kerjasama dan mentaati pasal-pasal yang terdapat didalamnya.

C.  Pengurusan Perijinan

Pengurusan perijinan pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani, dengan tahapan :

a.     Setiap pemohon yang membawa perhohonan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani dengan datang langsung ke Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani,

b.    Waktu pengurusan perhohonan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani pada hari Senin s/ Jum’at pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat di Kantor Balai TNGR di Mataram, atau atau di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan dan Wilayah II di Selong;

c.     Apabila pengurusan dilakukan di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani Wilayah I di Kayangan atau Wilayah II di Selong dapat dilakukan setiap hari (Senin s/d Jum’at) pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat, dan selanjutnya Kepala Seksi membuat surat pengantar permohonan ditujukan ke Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

d.    Penandantangan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Kepala Balai (selaku Pihak ertama) dan wakil dari Pemohon (selaku Pihak ke dua) dengan mengatahui Kepala daerah dan Direktur Pemanfaatan jasa Lingkungan dan Wisata Alam di tempat dan waktu yang telah disepakati para pihak (pihak pertama dan kedua).

e.    Setelah di validasi oleh semua pihak (pihak pertama dan pihak kedua), serta diketahui oleh kepala daerah setempat dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, masing-masing pihak mendapatkan naskah perjanjian kerjasama sesuai peruntukkannya.

Untuk dapat memperoleh Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Gunung Rinjani, maka setiap pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.     Setiap pemohon dapat berupa kelompok masyarakat, koperasi, pemerintah daerah atau juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau juga badan Usaha Milik Swasta (BUMS);

b.    Pemohon diharapkan membawa langsung berkas permohonan pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani di tempat-tempat yang telah ditunjuk (kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional II);

D.  Pembiayaan

Dalam permohonan ijin pemanfaatn jasa lingkungan air di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional tidak dikenai biaya, hanya pihak pertama menyediakan materai 2 buah sebesar @ Rp. 6.000,- untuk legalisatas naskah perjanjian kerjasama. Serta pihak kedua menanggung segala sesuatu yang yang menjadi tanggungjawabnya baik saat proses maupun saat operasionalnya nanti. Uraian kegiatan daalm pengajuan ijin diantaranya : 

1.    Naskah kerjasama hanya dipergunakan untuk satu kelompok dan atau satu lokasi jasa lingkungan air yang dimanfaatkan (mata air, sungan, danau, dll) bagi kelompok masyarakat, sedang pemohon yang berasal dari koperasi, pemerintah daerah atau juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau juga badan Usaha Milik Swasta (BUMS)  dapat satu naskah kerjasama untuk beberapa lokasi sumber air/sungai/danau yang dimanfaatkan. Serta naskah kerjasama tidak diberlakukan bagi pengguna perorangan.

2.    Pihak-yang yang dapat mengajukan permohonan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani, adalah :

a)    Koperasi,

b)    Pemerintah Daerah,

c)    Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

d)    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

e)    Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 

1)    Dalam kaitan upaya konservai kawasan dan daerah tangkapan air diperlukan pembiayaan yang perlu dirumuskan secara terencana  dan matanq sehingga pembayaran atas penggunaan air dapat diperoleh pula nilai tambah bagi pihak pengguna air tersebut. Pembiayaan tersebut diperlukan antara lain barisikan keqiatan : (a) Pembinaan kawasan; (b) Perlindungan kawasan; (c) Pernbinaan rnasyarakat desa hutan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan; (d) Pemeliharaan sarana/prasarana pendukung lainnya.

E.   Ketentuan Lain-Lain

1.    Survey Lokasi

Sebelum melakukan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan air, hendaknya pemohon terlebih dahulu melakukan survey lokasi sumber air yang akan dimanfaatkan terkait lokasi (administrasi pemerintahan, dan administrasi pengelolaan di Taman Nasional Gunung Rinjani, Zona), debit (kapasitas yang maksimal dan minimal, dan kapasitas yang akan dimanfaatkan).

Dimana dalam pelaksanaan survey tersebut harus melibatkan pihak-pihak terkait, diantaranya Balai Taman Nasional Gunung Rinjani selaku pengelola kawasan, Dinas Terkait di daerah yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup, masyarakat sekitar, dll.

2.    Perubahan/Pembatalan permohonan pemanfaatan Jasa Lingkungan Air

Perubahan/pembatalan permohonan pemanfaatan jasa lingkungan air dapat dilakukan dengan sebelumnya memberitahukan kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebelum penandatanganan naskah kerjasama di tandatangani.

Bagi pemanfaat jasa lingkungan air yang telah menandatangani naskah kerjasama mekanisme pembatalan naskah kerjasama diatur dalam pasal-pasal yang ada di nasakah kerjasama.

3.    Batas Lama Pemanfataan Jasa Lingkungan Air

a)    Batas pemanfaatan jasa lingkunga air selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali;

b)    Bila pihak kedua (pengguna jasa lingkungan air) melanggar ketentuan yang telah diatur dalam naskah kerjasama tersebut maka dianggap melanggar dan akan dikenakan pembatalan kerjasama.

  

PELAKSANAAN PEMANFAATAN
JASA LINGKUNGAN AIR

 

A.    Prinsip-prinsip pemanfaatan :

 

Pemanfaatan jasa lingkungan air di Taman Nasional Gunung Rinjani umumnya mengikuti kaidah- kaidah pemanfaatan secara lestari, tanpa mengganggu kelestarian fungsi; kawasan konservasi, dan bertujuan untuk memperoleh manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kesinambungan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi harus cepat menjamin ketersediaaan sumber air secara kuantitas dan kualitas untuk kepentinqan pada masa kini maupun yang akan datang.

 

Prinsip pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Lingkungan air mengacu kepada : (1) bijaksana dengan mempertimbangkan dan menjaga keutuhan karakteristik ekologi kawasan konservasi; (2) berbasis rnasyarakat loka!; (3) partisipasi stakeholders (masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pihak lainnya yang relevan); (4) prinsip kehati-hatian; (5) memperhatikan pentingnya factor-faktor penyebab degradasi sumber daya air; dan (6) prinsip pragmatisme.

 

B.    Pembentukan Forum atau POKJA

 

Seiring dengan telah ditandatanganinya naskah kerjasama agar segera dibentuk  forum atau Pokja Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang keanggotaannya terdiri dari para pengguna jasa lingkungan air, para pihak terkait dan berkepentingan, dan pengelola kawasan konservasi.  Forum atau Pokja tersebut rnerupakan wadah untuk mendiskusikan, membahas dan memberikan saran dan rnasukan yang berkaitan kebijakan, strategi, program, rencana dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air dan kawasan TNGR, sehingga potensi jasa lingkungan air dari TNGR dapat didayagunakan, dikelola dan dilestarikan sesuai kepentingannya untuk saat ini maupun yang akan datang.

 

C.    Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan air

 

Arah kebijakan pengelolaan dan pernanfaatan jasa lingkungan air di kawasan TNGR  adalah untuk : (1) mendorong pelayanan dan terwujudnya sumber pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan air, (2) mendorong meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan air, dan (3) terwujudnya kelestarian sumber daya air di kawasan hutan khususnya kawasan konservasi.

 

D.    Rambu-rambu pemanfaatan

 

Secara teknis pernanfaatan pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan TNGR  seyogyanya dilakukan dengan :

1)    Identifikasi, inventarisasi dan penatan potensi dan prospek pemanfaatan Jasa lingkungan air pada kawasan konservasi sebagai base line,

2)    Patensi sumber air, yang dapat dimanfaatkan bersurnber dari : mata air, sungai, danau, waduk, dan telaga, dengan persyaratan sumber air yang dapat dimanfaatkan memenuhi persyaratan higienis, air tersedia sepanjang tahun, debit air mencukupi, kualitas air terjamin;

3)    Lokasi sumber air yang dapat dimanfaatkan dari dalam kawasan TNGR terletak di seluruh zona/blok yang telah diunjuk, tetapi pengambilan air tidak dapat dilakukan langsung apabila sumber air terletak pada  zona inti dan  zona rimba;

4)    Pengambilan air dilakukan dengan sistim pipanisasi melalui pembuatan bak penampungan yang terletak pada zona pemanfaatan TNGR. Dalam sistem pipanisasi melalui bak penampungan harus mempertimbangkan :

a)  Bak penampungan harus terletak di luar zona inti/zona rimba taman nasional atau blok perlindungan taman wsata alam atau tahura,

b)  Pengaliran air dari Sumber menuju bak penampungan dilakukan melalui pipa.

c)  Panjang pipa disesuaikan dengan jarak antara sumber dan bak penampungan;

d)  Diameter pipa yang dipakai disesuaikan dengan kemampuan debit air yang tersedia.

e)  Teknik pembuatan bak penampungan dan pemasangan pipa tidak diperkenankan rnerubah bentang alam,

f)   meminimalkan perlakuan gali urug,

g)  Menanami kembali pada areal bekas gali urug.

5)    Pemeliharaan sumber air sangat penting dilakukan guna menjamin ketersediaan sumber air secara terus menerus baik secara kualitas maupun kuantitasnya, yang dapat dilakukan melalui kegiatan :

a)    Tidak melakukan penebangan pada daerah tangkapan air,

b)    Rehabilitasi daerah tangkapan air apabila terjadi degradasi

c)    Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan daerah tangkapan air.

d)    Tidak Tidak membangun sarana/prasarana yang bersifat komersial pada daerah tangkapan air

6)    Dalam kaitan upaya konservai kawasan dan daerah tangkapan air diperlukan pembiayaan yang perlu dirumuskan secara terencana  dan matanq sehingga pembayaran atas penggunaan air dapat diperoleh pula nilai tambah bagi pihak pengguna air tersebut. Pembiayaan tersebut diperlukan untuk Pembinaan kawasan, Perlindungan kawasan, Pernbinaan rnasyarakat desa hutan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, Pemeliharaan sarana/prasarana pendukung lainnya.

Setelah pemohon mendapatkan ijin pemanfaatan jasa lingkungan air di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan menandatangani naskah kerjasama, dimana pasal-pasal yang tertera dalam naskah kerjasama meliputi :

1.      Pasal 1 memuat tentang tujuan Perjanjian Kerjasama yaitu  mengoptimalkan pemanfaatan secara lestari sumber air  berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.

2.      Pasal 2 memuat Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi : (a) Pemamfaatan energi air yang besarannya maksimal 20% debit air yang diamnfaatkan, (b) Pembangunan sarana penunjang berupa bak penumpang, (c) Kegiatan konservasi, serta (d) Monitoring dan evaluasi.

3.      Pasal 3 Memuat Arahan Program Dan Rencana Operasional.

4.      Pasal 4 memuat Hak Dan Kewajiban masing-masing pihak.

5.      Pasal 5 Memuat Jangka Waktu Dan Perpanjangan yaitu selama 5 (lima) tahun, dan akan dievaluasi menimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

6.      Pasal 6 memuat Perubahan Dan Pembatalan

7.      Pasal 7 memuat apabila ada perselisihan diantara kedua belah pihak yang akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai akan diselesaikan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Mataram.

8.      Pasal 8 memuat tentang Kahar (Force  Majeure) apabila terjadi peristiwa diluar kemampuan Para Pihak, diantaranya : peperangan, kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran.

9.    Pasal 9 memuat Ketentuan Lain-Lain terkait apabila telah tersedia peraturan perunda