Prosedur Penelitian

KETENTUAN
DAN PROSEDUR PENELITIAN

A.   Perijinan

Setiap peneliti yang melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani diwajibkan mengurus perijinan di Pengelola Kawasan (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani).

1)    Ketentuan Umum

a.     Peneliti WNI (Warga Negara Indonesia)

1)      Setiap WNI baik perorangan, kelompok maupun lembaga yang hendak melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGR wajib mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilakukan;

2)      Surat perohonan ijin penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dilampirkan dengan dokumen atau persyaratan : (1) Proposal kegiatan, (2) Fotocopy tanda pengenal (KTP/SIM/KTM), (3) menyediakan materai sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp. 6.000,-.

b.    Peneliti WNA (Warga Negara Asing) atau WNI (Warga Negara Indonesia) untuk Kepentingan Asing :

1)      Setiap Peneliti WNA (Warga Negara Asing) atau WNI untuk Kepentingan Asing harus menggajukan perohonan ijin kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) disertai dengan Tenaga Ahli Indonesia sebagai mitra (counterpart), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan;

2)      Surat permohonan ijin dilampirkan dengan dokumen/persyaratan :

a)    Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi (Menristek) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

b)    Proposal kegiatan;

c)    Copy passport;

d)    Surat pemberitahuan penelitian dari Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri;

e)    Surat jalan dari kepolisian;

f)     Surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan untuk memetuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

g)    Menyediaan 2 (dua)  materai sebesar Rp. 6.000,.

 

3)    Surat perhonan ijin juga ditembuskan kepada : (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; (2) Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan (3) Kepala Balai TNGR.

c.     Masa Berlaku Ijin Penelitian

Masa berlaku ijin penelitian di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani :

1)      Ijin berlakunya kegiatan penelitian selama 15 hari dan dapat diperpanjang lagi atas permintaan pemegang ijin;

2)      Permohonan perpanjangan ijin bagi WNI diajukan kepada Kepala Balai TNGR;

3)      Permohonan perpanjangan ijin bagi WNA atau WNI yang bekerja untuk kepentingan asing diajukan kepada Sekretaris Ditjen PHKA;

4)      Waktu pengurusan perpanjangan ijin masuk kawasan TNGR paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum ijin berakhir dengan persyaratan seperti tersebut diatas.

3)    Prosedur Perijinan

a)    Proses perijinan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai TNGR bagi peneliti WNI yang lama waktunya dibawah 3 bulan, dan Sekretaris Ditjen PHKA bagi WNI yang lama penelitiaanya lebih dari 3 bulan atau peneliti WNA atau WNI yang bekerja untuk kepentingan asing, dilengkapai dengan dokumen sebagaimana disebutkan diatas;

b)    Prosedur dan bagan alir pelaksanaan permohonan ijin disajikan pada Lampiran 1 untuk peneliti WNI dan lampiran 2 untuk peneliti WNA.

4)    Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban dari peneliti adalah :

a)    Hak

1)    Setiap peneliti & pelaksana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah memiliki ijin di TNGR berhak mendapat pelayanan dan/atau dukungan kemudahan serta keamanan selama kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan Kepala BTNGR.

2)    Setiap peneliti & pelaksana pengembangan ilmu pengetahuan berhak mempublikasikan hasil kegiatannya di jurnal-jurnal ilmiah non-komersial di mana saja tanpa harus mendapat persetujuan dari BTNGR;

3)    Setiap peneliti berhak memperoleh perlindungan atas raw data (data mentah/data yang belum dipublikasi) yang ada/tersimpan di BTNGR. Atau publikasi data mentah hasil penelitian dari peneliti yang hendak dilakukan oleh BTNGR dalam bentuk apapun hanya dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari peneliti;

4)    Berhak mendapat perpanjangan ijin sesuai ketentuan yang berlaku;

5)    Berhak mendapatkan data/informasi, mengambil sampel atau spesimen, dan/atau membuat plot percobaan sesuai tujuan penelitiannya, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kawasan konservasi dan/atau kebijakan Kepala BTNGR.

b)    Kewajiban

1)        Membayar pungutan (karcis) sesuai ketentuan yang berlaku;

2)        Menjelaskan atau mempresentasikan rencana kegiatan (proposal);

3)        Mengisi surat pernyataan atau perjanjian pelaksanaan penelitian atau SP3 (Lampiran 6);

4)        Menyerahkan jurnal kegiatan dan laporan sementara sebelum meninggalkan lokasi penelitian;

5)        Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum meninggalkan lokasi dan/atau diatur sesuai kesepakatan;

6)        Menyerahkan copy publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah kepada BTNGR;

7)        Menyerahkan laporan akhir:

v  Bagi peneliti berstatus mahasiswa sebagai tugas akhir (Laporan, skripsi, tesis, disertasi) dalam bentuk hard-copy dan soft copy setelah selesai studi (lulus).

v  Bagi peneliti yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk publikasi (artikel, buku, dll) harus menyerahkan hasil publikasi tersebut dalam bentuk soft copy dan hard-copy.

8)        Untuk peneliti WNA harus menyertakan surat keterangan tentang nama tenaga ahli Indonesia sebagai mitra kerja;

9)        Penyampaian laporan Peneliti WNA juga menjadi tanggungjawab tenaga ahli Indonesia yang menjadi mitra kerja peneliti WNA;

10)     Meminta ijin kepada Kepala BTNGR untuk melakukan komersialisasi hasil penelitian;

11)     Mengikutsertakan petugas pendamping dari TNGR yang disetujui oleh Kepala BTNGR, dan menanggung semua konsekuensi terkait pendampingan bagi petugas selama kegiatan penelitian;

12)     Melatih, mendidik, dan/atau mentrasfer pengetahuan dan keterampilan terkait bidang keahliannya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia di TNGR;

13)     Memberi layanan dukungan ilmiah bagi kepentingan pelaksanaan pengelolaan TNGR sesuai permintaan TNGR, baik selama pelaksanaan penelitian maupun pasca penelitian;

14)     Memelihara, menjaga dan menanggung semua resiko terkait peminjaman dan penggunaan sarana-prasarana Balai TNGR selama penelitian;

15)     Mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di TNGR;

 

 

B.   Perijinan Pengambilan Sampel

 

1.    Ketentuan Umum

 

a.     Kategori jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperbolehkan diambil/dipungut untuk keperluan penelitian dan  pengembangan ilmu pengetahuan adalah jenis tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam Appendix II dan Appendix III CITES ataupun non-CITES, dan/atau yang termasuk dalam kuota pengambilan dan penangkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

b.    Ijin pengambilan, pemungutan dan/atau penangkapan sebagai sampel penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan berupa spesimen tumbuhan, satwa liar dan/ atau mikroorganisme hanya dapat diberikan setelah pemohon ijin memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 5/1990 pasal 22; PP No. 8/1999, Kepmenhut No 104/Kpts-II/2000);

c.     Penetapan jenis dan jumlah spesies yang dilindungi yang dapat diijinkan untuk diambil dari TNGR sebagai spesimen harus  mengacu pada daftar kuota tangkap yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

d.    Spesimen tumbuhan dan satwa liar yang telah diambil, ditangkap atau dipungut di dalam kawasan TNGR untuk dapat diangkut  harus disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat;

e.    SATS-DN diberikan untuk jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

f.      Permohonan ijin pengambilan spesimen untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mencantumkan (1) Judul Kegiatan, (2) Deskripsi metode dan konsep, (3) Mencantumkan daftar atau list jenis sampel yang diambil yang memuat informasi / data tentang : jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran sampel dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan.

 

2.    Prosedur Perijinan

 

a.     Prosedur atau tata cara pengambilan spesimen dan sample bahan fisik (tanah, batuan dan air) untuk tujuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (UU No. 5/1990 pasal 22; PP No. 8/1999, Kepmenhut No. 104/Kpts-II/2000);

b.    Uraian prosedur dan bagan alir proses perijinan pengambilan specimen dan sample bahan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 2.a. disajikan dalam Lampiran 3.

 

3.    Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

 

a.     Setiap peneliti yang telah memperoleh ijin / persetujuan pengambilan, pemungutan dan penangkapan spesimen dan sample bahan fisik dari Menteri atau pejabat yang berwenang maupun dari Kepala BTNGR, berhak memperoleh layanan kemudahan dan dukungan dari BTNGR sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

b.    Untuk mendapatkan ijin dimaksud setiap peneliti wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk jenis-jenis yang dilindungi dan yang tidak terdapat dalam kuota pengambilan / penangkapan; dan / atau langsung kepada Kepala BTNGR untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi atau yang dilindungi yang termasuk dalam Appendix II dan III CITES ataupun non-CITES;

c.     Wajib mengurus SATS-DN sebagai bukti untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwaliar keluar dari kawasan TNGR;

d.    Wajib membuat laporan hasil pengambilan dan penangkapan;

e.    Wajib mempresentasikan proposal atau rencana program pengambilan/ penangkapan specimen;

f.      Selama proses pengambilan / penangkapan, setiap peneliti diwajibkan :

1)    Wajib didampingi oleh petugas Balai TNGR, dan menanggung semua konsekuensi pembiayaan terkait tenaga pendamping selama kegiatan;

2)    Wajib menjaga agar tidak menimbulkan kerusakan habitat atau populasi alam;

3)    Wajib menjaga agar untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup tidak menimbulkan resiko luka atau kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar;

 

C.    Pengajuan Ijin Penelitian

Peneliti yang akan melakukan penelitian di TNGR diwajibkan untuk mengajukan ijin, baik ditingkat Balai maupun di Setditjen PHKA. Perijinan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi serta alat untuk monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perijinan untuk penelitian di TNGR yang dikeluarkan di Balai TNGR dilaksanakan dengan datang langsung ke kantor Balai TNGR di Jl. Arya Banjar Getas Lingkar Selatan Kota Mataram pada jam dan hari kerja dengan membawa dokumen / syarat-syarat yang diperlukan seperti dijelaskan diatas. Atau terlebih dahulu dapat mengkonfirmasi rencana penelitian melalui Telp./Fax. (0370)-641155 E-mail : tn.rinjani@gmail.com Web.: www.tnrinjani.net atau tngr.dephut.go.id

D.   Pengurusan SIMAKSI

Pengurusan Surat Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) untuk kegiatan penelitian  ke TNGR yang dikeluarkan oleh Balai TNGR, dengan tahapan :

a.     Setiap calon peneliti yang telah mengajukan ijin penelitian baik yang melalui surat, telepon/fax. maupun yang langsung, harus mengurus SIMAKSI (Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi) penelitian maksimal 5 (lima) hari sebelum penelitian dimulai;

b.    Waktu pengurusan SIMAKSI penelitian pada hari Senin s/d Jum’at pukul 08.00 s/d 15.30 waktu setempat di Kantor Balai TNGR di Mataram;

c.     Pengambilan SIMAKSI penelitian di Kantor Balai TNGR setiap hari pada jam kerja paling lama 3 hari setelah pengajuan;

d.    Validasi SIMAKSI penelitian dilakukan oleh Kepala Balai  atau pejabat yang ditunjuk dengan tanda tangan asli / basah, dengan dibubuhi stempel;

e.    Pembayaran administrasi untuk kegiatan penelitian (selama 15 hari untuk WNI Rp. 45.000,- dan WNA Rp. 100.000,-) dan diselesaikan pada saat pengambilan SIMAKSI penelitian;

f.      SIMAKSI penelitian hanya berlaku untuk satu (1) kali kegiatan penelitian.

Sedang apabila pengurusan dilakukan di Setditjen PHKA, maka Balai TNGR akan menerima tembusan dari Setditjen PHKA baik dikirim via surat maupun diantar/dibawa oleh peneliti sendiri. Dan akan melakukan pembayaran administrasi sesuai ketentuan pada point (e). 

Untuk dapat memperoleh SIMAKSI penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan  di TNGR, maka setiap calon peneliti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

E.    Administrasi

Administrasi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti WNI atau WNA, dengan uraian : 

1.    Administrasi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di TNGR dikenakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Bila terdapat aturan / kebijakan baru tentang tarif tiket di kawasan konservasi, maka tarif tiket penelitian di TNGR akan disesuaikan;

2.    Besarnya administrasi dikenakan sebesar :

No

Lama

Satuan

Tarif/Satuan

Warga Negara Asing (WNA)

1

1-15

Hari

Orang

Rp.

100.000

2

16-30

Hari

Orang

Rp.

200.000

3

1-6

Bulan

Orang

Rp.

400.000

4

½ - 1

Tahun

Orang

Rp.

600.000

5

≥ 1

Tahun

Orang

Rp.

800.000