Senin, 18 Desember 2017 - 06:56:45 WIB
Kegiatan Sidang Pleno (IV) Keempat Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB Tahun 2017
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rinjani - Dibaca: 294 kali

Kegiatan Sidang Pleno (IV) Keempat Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB Tahun 2017 dilaksanakan pada Hari Rabu 13 Desember 2017 di Hotel Fave pada pukul 09.00 WITA s.d. selesai.  Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan dari BTNGR, dinas PU & tata ruang Prov. NTB, Bappeda NTB, SDA Dinas PUPR, BWS Nusa Tenggara I, Dinas LHK, Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas perternakan dan kesehatan hewan, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Energi & SDM, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum, BPDAS, BMKG, DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, DPD Walhi, WWF, Hidrofisi NTB, Komunitas KP3IL NTB, dan UPTD NTB lainnya dan Perusahaan air minum NTB.

 Pengelolaan Sumber Daya Air  di NTB masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kerusakan hutan, kegiatan konservasi masih sektoral, penebangan liar, pelanggaran tata ruang terutama di wilayah sempadan sungai, pemberian ijin pemanfaatan kawasan kurang.  memperhatikan kaedah konservasi, pengelolaan insfrakstruktur sda kurang baik dan tidak koordinatif, data dan informasi sda tidak terintegrasi/parsial dan masih terbatas, konflik penggunaan sda, tumpang tindih lembaga pengelola sda. Dewan air Prov. NTB sendiri masih memiliki beberapa permasalahan antara lain kedudukan dewan SDA belum kuat, sebagian anggota kurang aktif, perwakilan kehadiran anggota oleh staf, rekomendasi sidang DSDA belum menjadi dasar penyusunan program dibidang SDA, dan terbatasnya anggaran.

Strategi penguatan dewan sda antara lain mempertegas kedudukan dewan sda melalui perda, laporan lengkap harus disampaikan kepada Gubernur dan ditembuskan ke DPRD, melakukan evaluasi keanggotaan, menyusun program kerja tahun 2018, maksimasi peran komisi dan monev, membentuk komisi pemberdayaan masyarakat, membentuk komisi pemberdayaan masy, alokasi anggaran yg memadai dari APBD, identifikasi potensi sumber anggaran selain APBD, pengelolaan anggaran yg transparan dan akuntabel.

Acara sidang pleno yaitu diskusi kelompok, pemaparan oleh narasumber dan diakhiri penetapan rekomendasi sidang dewan SDA Prov. NTB . Rekomendasi sidang DSDA kelompok penyusunan program kerja tahunan yaitu :  a. Sinkronisasi dan identifikasi data dg instansi terkait tentang sumber-sumber mata air dan jumlah DAS; b. Perlu dibuatkan aturan secara global terkait dengan pengelolaan mata air; c. Perlu Mapping Banjir dan kekeringan;  d. Sosialisasi perubahan perilaku masyarakat tentang konservasi tanah dan air; e. Mekanisme imbal jasa lingkungan hulu-hilir;  f. Mendorong penggunaan air menggunakan Water Meter khususnya masyarakat desa yang mengelola sendiri; g. Penambahan keanggotaan dalam Dewan SDA; f. Perlu peningkatan peran serta masyarakat ulama dan umara. sedangkan Rekomendasi sidang DSDA kelompok evaluasi pengelolaan SDA yaitu:  a. Pembentukan perda tentang pengelolaan sda;  b. Memperkuat kinerja sekretariat DSDA;  c. Pembentukan komisi pemberdayaan masyarakat;  d. Memaksimalkan fungsi DSDA sebagai pusat informasi Sistem informasi hidrologi, hidrometri dan hidrogeologi.