Rabu, 02 Agustus 2017 - 13:39:43 WIB
Mempolisikan Masyarakat, Sebagai Pelestari Kawasan Hutan Konservasi
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Stakeholder - Dibaca: 246 kali

Tanggung jawab kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAHE), tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan. Peran serta masyarakat tidak dapat lagi dipisahkan dalam mempertahankan kelestarian hutan, karena masyarakat sekitar hutan merupakan bagian dari pengelolaan.

Jauh hari UU No. 5 Tahun 1990 telah memberikan sinyalemen bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam KSDAHE. Selain itu juga diperkuat dengan amanah UU NO. 41 Tahun 1999 pada Pasal 48 Ayat 5 menyatakan " untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, Masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan".

Lebih jauh juga kewajiban masyarakat sekitar kawasan hutan di sebutkan dalam Pasal 69 Ayat (1) "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan". Apabila diterjemahkan secara sederhana masyarakat secara hukum memiliki hak untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah tempat tinggalnya. Implementasi dilapangan berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya secara mandiri untuk tidak melakukan perambahan kawasan hutan, atau perburuan maupun illegal logging. Bahkan dalam kasus tertangkap tangan dapat melakukan tindakan represif. Namun untuk penanganan lanjutan diserahkan kepada petugas yg berwenang, PPNS atau Polisi Kehutanan. Apa yg dilakukan merupakan salah satu tugas "kepolisian" yg dilaksanakan oleh masyarakat walaupun secara terbatas. Pada tugas tsb telah terjadi penegakan hukum yg merupakan salah satu tugas kepolisian dibidang kehutanan. Sehingga dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra atau dalam program Ditjen KSDAE sebagai Masyarakat Mitra POLHUT (MMP). Program MMP ini sudah menjadi salah metode pendekatan dalam pengamanan kawasan hutan konservasi secara partisipatif yg cukup efektif. Metode ini telah memiliki payung hukum yg sangat jelas sebagimana Peraturan Menteri LHK No. 76 Tahun 2014 ttg MMP. Sehingga dgn sistem pengamanan kawasan konservasi dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra "kepolisian" merupakan strategi dalam konservasi kawasan hutan khususnya kawasan TNGR.